PDIP Dukung Kebijakan Politik Pemerintah yang Sesuai Konstitusi

Namun, PDIP akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah konstitusi. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya apakah sebenarnya PDIP menjadi oposisi pemerintahan atau tidak.

“Dalam susunan kabinet sudah sangat jelas bahwa tidak ada kader PDIP yang menjadi menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih (KMP). Tapi bagi kepentingan bangsa dan negara, kami kedepankan suatu perjuangan untuk misalnya mewujudkan kedaulatan pangan yang juga diperjuangkan oleh Pak Prabowo,” kata Hasto usai Safari Politik dan Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2024 di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (28/10) malam.

Hasto melanjutkan lagi. “Lalu (tujuan) bagaimana mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia di tengah persoalan ketegangan di Timur Tengah. Itu semua akan kami dukung sebagai kebijakan politik negara. Kedaulatan keuangan, kedaulatan bidang energi, tata kelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu kan perintah konstitusi,” tambah Hasto. Dengan pernyataan itu, Hasto melanjutkan bahwa kini saatnya bagi semua pihak mengedepankan energi positif. “Mari kita kedepankan energi positif kita, terkecuali bagi mereka yang di masa lalu dalam proses melanggar konstitusi. PDIP tetap memberikan catatan kritis terhadap orang yang ambisi kekuasaan,” kata Hasto.

Sementara saat ditanya wartawan apakah akan ada pertemuan antara Megawati dengan Prabowo? Hasto mengatakan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Kedelapan RI Prabowo Subianto pasti akan bertemu. “Pasti akan terjadi. Karena Pak Prabowo adalah Presiden RI. Beliau presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Sehingga pertemuan antarpemimpin Bu Mega dan Pak Prabowo sangat penting apalagi dengan rekam jejak sejarah yang panjang. Menjadi sahabat itu dibangun sejak lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo,” kata Hasto. Sebab, bagi PDIP, Prabowo saat ini adalah presiden dari seluruh rakyat Indonesia.

“Tunggu momentumnya karena kemarin Pak Prabowo sedang mempersiapkan seluruh menteri-menterinya,” tambahnya. Lebih lanjut, saat ditanya kapan waktu pertemuan Megawati dan Prabowo tersebut, Hasto tak menjawab waktunya secara spesifik.

Ia hanya memberi sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan. “Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar Pilkada berlangsung secara kondusif. Karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” ujar Hasto. “Dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” pungkasnya.

Sementara saat safari politik di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung, Jawa Timur, Hasto bertemu dengan lebih dari 1.000 orang pengurus partai di sana. Dalam pengarahannya, Hasto memulai dengan menyampaikan salam dari Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri. Kata Hasto, Megawati akan segera mengawasi proses fit and proper test para anggota Fraksi PDIP di DPR. Tes itu akan melihat ukuran IQ, EQ, personality, fighting spirit dari para anggota dewan itu. Menurut Hasto, kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses pelembagaan partai yang merupakan syarat kemajuan. Ia mencontohkan Singapura, yang tanpa sumber daya alam, mampu berkembang menjadi negeri maju.

Hal itu bisa terjadi, karena Singapura mampu memanfaatkan keunggulan strategisnya. Kuncinya adalah kualitas pendidikan, meritokrasi atau penempatan jabatan strategis, dan hukum berkeadilan. Dan di dalam semua itu, ada roh kedisiplinan, ujar Hasto.

“Maka di partai kita juga mengadopsi jalan pelembagaan dengan kedisiplinan itu. Termasuk dalam mengusung pemimpin di dalam pilkada,” imbuh Hasto. Tantangannya tak mudah, kata Hasto. Sebab PDIP sudah membesarkan seseorang selama 23 tahun, namun ternyata ia lebih mengutamakan ambisi kekuasaan demi keluarganya. Yang dimaksudnya adalah Joko Widodo. “Kekuasaan bisa merubah seseorang. Awalnya tampak sederhana, naik pesawat menolak kelas bisnis, tapi ternyata aslinya belakangan berbeda. Ini mengajarkan kita politik tak boleh diisi dan dihidupi dengan kebohongan. Politik harus diisi sosok pemimpin berkarakter,” kata Hasto.

“Kalau Bi Risma berbeda. Ia menjadi wali kota Surabaya dua periode sampai kemudian menjadi Mensos, ia tak pernah berubah. Tetap sosok yang bergerak cepat bila membela Wong Cilik,” tegas Hasto. Sedangkan Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy meminta agar seluruh kader partai di Trenggalek serta Tulungagung untuk mengaktifkan posko-posko pengawasan dugaan kecurangan pengerahan aparat pemerintahan dalam pemenangan pilkada. Ia mengatakan, kebijakan ini didasari oleh pengalaman pada Pilpres 2024 lalu, serta perintah Ketua Umum Prof.Dr. Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati menyatakan bahwa sikap partai politik partai ke depan tidak ringan. Sekarang hukum vs hukum. Hukum yang mengandung kekuasaan keadilan melawan hukum yang dimanipulasi,” kata Ronny. Ia mengatakan, kader partai sudah tak saatnya lagi tunduk kepada penggunaan wewenang oleh oknum aparat seperti terjadi di pemilu lalu. 7 k22, ant