Percepatan Penerapan MRPN Solusi Permasalahan Pembangunan Lintas Sektor

Forum yang digelar di Sanur, Denpasar pada 11-15 November 2024 ini diikuti oleh para pengambil kebijakan, praktisi, akademisi, serta perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha, yang membahas praktik implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektoral.

Plt. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, dalam penjelasannya menyatakan bahwa pembangunan nasional yang belum mencapai hasil yang diharapkan salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengelolaan risiko dalam pelaksanaannya. Pembangunan yang bersifat lintas sektoral mengharuskan kolaborasi antar institusi dan pendekatan manajemen risiko yang lebih terintegrasi.

“Kita semua tahu bahwa banyak pembangunan nasional yang belum mencapai manfaat yang diharapkan, salah satunya karena kita tidak pernah mengelola risiko pembangunan secara efektif,” ungkap Ateh. Oleh karena itu, penerapan MRPN di setiap institusi pemerintah dan badan usaha sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Ateh menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi serta peningkatan kapasitas sumber daya agar implementasi MRPN lintas sektor dapat berjalan dengan efektif. Menurutnya, keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam mengelola dan berbagi risiko.

BPKP, melalui forum ini, menginisiasi implementasi MRPN sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2023, yang menugaskan BPKP sebagai pengawas internal lintas sektor dalam memastikan efektivitas pelaksanaan MRPN di berbagai organisasi. “Semua program dari pemerintah, termasuk program Pak Prabowo dan Pak Presiden, harus memiliki gambaran yang jelas. Kami berkumpul di sini untuk berbagi risiko bersama dan memastikan tidak ada instansi yang mengabaikan pengelolaan risiko,” tegas Ateh.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono, dalam keynote speech-nya, juga menggarisbawahi urgensi penerapan MRPN di sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Agus menekankan pentingnya perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta penerapan kebijakan dan peraturan yang mendukung pelaksanaan MRPN, mulai dari tataran strategis hingga operasional.

“Kemenko Infra akan melakukan pembangunan infrastruktur yang konsisten dan terukur dengan memperhatikan aspek perencanaan dan pengelolaan risiko. Kegiatan ini adalah fondasi untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar Agus.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, juga menambahkan bahwa penerapan MRPN harus dilakukan secara konsisten di semua tingkat pemerintahan, baik pusat, daerah, maupun desa. Menurutnya, komitmen dari pimpinan setiap entitas sangat penting untuk memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko.

“Penerapan MRPN harus konsisten, dan komitmen pimpinan di setiap entitas, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, menjadi kunci keberhasilan implementasi manajemen risiko pembangunan nasional,” tutup Akhsanul.

Forum ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan mengelola risiko secara lebih terstruktur dan kolaboratif, serta meningkatkan kapasitas seluruh pihak terkait dalam menghadapi tantangan pembangunan lintas sektor.