HUT ke-52 PDIP Dirayakan Sederhana

"Pada momentum awal tahun baru ini, kami mengadakan konferensi pers dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan. Di mana pembukaan seluruh rangkaian peringatan HUT akan dipusatkan di Sekolah Partai secara sederhana, khidmat, penuh semangat nasionalisme, patriotisme, dan mengakar kuat di dalam sejarah perjuangan bangsa serta wajah kebudayaan yang terus ditampilkan oleh PDI Perjuangan,” ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1).

Turut mendampingi Hasto ketika konferensi pers, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dan Ronny Talapessy serta Jubir PDIP Guntur Romli. Adapun Tema HUT ke-52 PDIP ini adalah 'Satyam Eva Jayate' dengan sub tema ‘Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam’. Acara akan dibuka di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pukul 13.30 WIB oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto mengungkapkan, kegiatan HUT ke-52 PDIP digelar di Sekolah Partai memiliki makna sebagai tempat proses pendidikan politik dan membangun kesadaran rakyat. Politisi asal Jogjakarta ini juga menyebut, jika kegiatan HUT ini menjadi salah satu cara bagi partai mengorganisir kekuatan rakyat untuk semakin kokoh. 

Hasto menambahkan bahwa partai terus melakukan kegiatan rutin dalam sejumlah momentum khusus demi menjaga konsolidasi internal menjelang Kongres Partai. Hasto juga tidak menepis jika rangkaian HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari, merupakan bagian dari menguatkan konsolidasi di tingkat bawah. Termasuk, mematangkan sikap politik Partai. “Jadi agenda-agenda rutin yang bisa dijalankan tentu persiapan Kongres akan dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagai proses konsolidasi dari bawah dan juga untuk mematangkan seluruh sikap politik partai dan seluruh aspek kehidupan,” kata Hasto.

Hasto juga merinci sejumlah kegiatan rangkaian HUT ke-52 PDIP yang dilakukan diantaranya akan digelar mulai Januari-Mei 2025. Lalu, Juli-Agustus yang di dalamnya ada peringatan Bulan Bung Karno hingga HUT Republik Indonesia. Kemudian September itu hari Tani. "Tani juga berkaitan dengan buruh dan sebagainya. Kemudian tadi sebelumnya April itu adalah bulan geopolitik Bung Karno. Karena Konfrensi Asia Afrika. Hingga kemudian Oktober Sumpah Pemuda dan sebagainya. Karena berpolitik itu berbicara tentang kehidupan bangsa dan negara. Berpolitik itu mengelola negara,” sambung dia.

Hasto juga menyinggung soal hasil Rakernas V PDIP yang diambil oleh seluruh DPP dan DPD partai yang menghasilkan rekomendasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai ketua umum. Dimana, hal itu juga akan ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Partai berlambang banteng moncong putih ini dalam Kongres PDIP. “Mereka telah memohon Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum PDIP masa bakti 2025-2030,” jelasnya. 

Sementara dalam konferensi pers tim hukum di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis kemarin Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto memang sudah ditarget agar ditahan di dalam jeruji besi sebelum pelaksanaan Kongres partai yang rencananya memang dilakukan tahun ini.

“Kami mendengar informasi, bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ronny. Ronny menjelaskan, penahanan Sekjen Hasto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan itu juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparaturnya di penghujung kekuasaannya.

Dilanjut Ronny, pihaknya sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK Edisi Jokowi. “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” kata Ronny. Sehari sejak dilantik, lanjut Ronny, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi.

Sementara Kuasa Hukum Hasto, Patra M Zein mengungkap, anomali KPK dalam penetapan Hasto sebagai tersangka. Dia menyinggung, baru kali ini sejak didirikan, KPK menerbitkan sampai empat surat perintah penyidikan atau sprindik untuk mengkriminalisasi Hasto. "Yang saya mau sampaikan, sejak KPK berdiri 27 Desember 2002, baru kali ini KPK menerbitkan bukan dua, bukan tiga, tapi empat sprindik dalam satu perkara. Baru kali ini, lebih dari 22 tahun KPK berdiri," kata Patra. Untuk itu, kata dia, dengan adanya hal itu menandakan penyidik-penyidik KPK tak bulat dalam mengkriminalisasi Hasto. 7 k22